Superman adalah manusia super yang mempunyai kekuatan
berkali lipat dari manusia biasa. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ternyata juga mempunyai insentif super. Insentif
ini sanggup memberikan potongan berkali lipat dari insentif pajak lainnya.
Namun tidak sama dengan Superman yang
fiksi, insentif pajak ini nyata. Namanya Supertax
Deduction. Insentif ini terkait dengan kegiatan vokasi. Vokasi berupa
pendidikan dan pelatihan kerja dengan tujuan menguasai kompetensi tertentu yang
menghasilkan tenaga kerja siap pakai untuk swasta atau industri. Kenapa harus
vokasi? Harus kita sadari, Indonesia masih krisis Sumber Daya Manusia (SDM). Universitas
juga harusnya adalah tempat riset bukan pencetak tenaga kerja. Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, adalah contoh negara memiliki sedikit sumber daya
alam namun berhasil mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi melalui
investasi besar-besaran dalam pendidikan dan pengembangan SDM.
DJP sebagai bagian dari negara sadar bahwa pendidikan adalah kebutuhan
negara maka sudah selayaknya negara berperan dalam pembiayaannya. Namun di sisi
lain kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu hanya kepada pemerintah
saja. Pemerintah dan masyarakat harusnya bergotong royong. Oleh karena itu,
dalam hal ini pemerintah bersimbiosis dengan sektor swasta dan industri. Gotong
royong pun terjadi antara perusahaan dan mitra vokasi dalam hal ini Sekolah
Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi, Program Diploma
hingga Balai Latihan Kerja. Semua pihak akan sama-sama diuntungkan. Pemerintah
dalam hal ini mencapai tujuan filosofis yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Di
sisi lain, perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya dan tentunya
mendapatkan insentif berupa pengurangan penghasilan bruto.
Kegiatan vokasi ini diawali dengan perjanjian kerjasama perusahaan
dengan mitra vokasi terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan dan
perkiraan biayanya. Biaya tadi nantinya dapat menjadi pengurang penghasilan
bruto untuk menghitung pajak di akhir tahun. Tidak tanggung-tanggung
pengurangan penghasilan brutonya pun dapat mencapai 200%. Hal ini diatur dalam
PMK Nomor 128/PMK.010/2019. Contoh gampangnya PT Terbang mengeluarkan biaya terkait
pembelajaran atau praktik kerja senilai 500 juta rupiah maka biaya yang dapat
diklaim untuk mengurangi penghasilan brutonya adalah maksimal 200% dari 500
juta rupiah tadi yakni senilai satu miliar rupiah. Berlipat ganda bukan?
Biaya-biaya terkait kegiatan vokasi tersebut antara lain biaya penyediaan
fasilitas fisik khusus, honorarium kepada pengajar dan peserta, biaya sertifikasi kompetensi. Tentunya
biaya-biaya tersebut perlu didokumentasi dengan baik oleh perusahaan dan
dilaporkan kepada DJP.
Pertumbuhan Indonesia ditopang oleh konsumsi dan daya beli. Jika
produktivitas meningkat maka pendapatan akan meningkat. Meningkatnya pendapatan
akan meningkatkan daya beli. Sebaliknya, jika pendapatan menurun maka daya beli
akan berkurang. Jika daya beli kelas menengah yang semakin menurun tidak
diimbangi dengan fasilitas yang layak misalnya pendidikan murah maka dalam
jangka panjang dampaknya adalah Chilean Paradox.
Menurut data Bank Dunia tahun 2016, berdasarkan pendekatan pengeluaran, dari
total masyarakat Indonesia sebesar 261 juta jiwa, hampir separuhnya sebesar 115
juta jiwa adalah kelas menengah dan calon kelas menengah. Jumlah ini adalah
akumulasi dari 53,6 juta jiwa (20,5 persen) masyarakat Indonesia yang masuk
kelompok kelas menengah dan 61,6 juta jiwa (23,6 persen) masyarakat yang masuk
kelompok calon kelas menengah. Jika tidak mendapat treatment dengan bijak maka kelompok-kelompok ini akan berpotensi
menjadi kelas miskin.
Chilean Paradox muncul karena kelas menengah yang selama ini rutin
membayar pajak tetapi tidak mendapatkan subsidi atau bantuan sosial dari
pemerintah kemudian menghadapi kenaikan biaya pendidikan, kenaikan biaya
cicilan karena Rupiah melemah, namun di sisi lain tidak mendapatkan fasilitas
yang memadai. Oleh karena itu daya beli perlu ditingkatkan dengan cara
memperbanyak pemasukan dari kompetensi yang dimiliki. Untuk meningkatkan
kompetensi, diperlukan investasi dalam kegiatan vokasi. Laporan OECD (2015)
berjudul "In It Together: Why Less
Inequality Benefits All" membahas bagaimana peningkatan produktivitas
dapat mengurangi kesenjangan pendapatan jika didukung oleh kebijakan yang
tepat. Laporan ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, pelatihan,
dan kebijakan tenaga kerja yang inklusif.
Kebijakan pajak adaptif melihat perkembangan dunia kerja dan pendidikan.
Total kompetensi yang dikembangkan dalam program Supertax Deduction berjumlah 453 kompetensi. Diantaranya
adalah kompetensi di sektor manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata,
industri kreatif, dan ekonomi digital. Dalam jangka panjang tentunya
pengembangan kompetensi dengan kegiatan vokasi akan meningkatkan produktivitas
yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat termasuk kelas menengah
sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya Chilean Paradox di Indonesia. Oleh karena itu kegiatan vokasi harus
didukung dengan cara pemberian insentif agar semakin banyak perusahaan yang
tergerak untuk memanfaatkannya.
Di masa sekarang, untuk memperoleh pekerjaan, ijazah pendidikan formal kurang relevan lagi. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang responsif terhadap perubahan dunia kerja. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang spesifik sesuai dengan bidang kerja yang ditawarkan. Ketika produktivitas meningkat, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, perusahaan juga dapat membayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja mereka. Ketika pendapatan pekerja meningkat, daya beli mereka juga meningkat. Mereka dapat membeli lebih banyak barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, insentif pajak dalam investasi pendidikan mutlak diperlukan.
Octavianus Somalinggi, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Cengkareng.
0 komentar:
Posting Komentar